KABUPATEN CIREBON — CV Multi Hasanah Teknologi mendorong penyelesaian secara proporsional atas persoalan pembayaran proyek pengadaan dan pemasangan CCTV dengan PT Oleno Garment International. Perusahaan tersebut mengklaim masih terdapat sisa tagihan sebesar Rp120.545.500 yang belum diselesaikan, meskipun pihaknya menyatakan pekerjaan pemasangan telah rampung.
Persoalan itu kini memasuki tahapan penagihan formal setelah CV Multi Hasanah mengirimkan Somasi I tertanggal 19 Oktober 2026. Melalui langkah tersebut, perusahaan berharap terdapat kejelasan mengenai penyelesaian kewajiban pembayaran berdasarkan kontrak yang telah disepakati.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan CV Multi Hasanah, kerja sama kedua perusahaan tercantum dalam kontrak Nomor 088/DOC-MHT/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026, dengan nilai kontrak Rp241.091.000 termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
Perjanjian tersebut mengatur pembayaran dalam dua tahap, yakni uang muka sebesar 50 persen sebelum pengiriman barang dan pelunasan 50 persen setelah pemasangan selesai.
CV Multi Hasanah menyebut pembayaran uang muka sebesar Rp120.545.500 telah diterima pada 19 Agustus 2026. Perusahaan itu kemudian menyatakan pemasangan CCTV di seluruh bangunan telah diselesaikan pada 12 September 2026, sehingga menurut perhitungannya masih terdapat pembayaran tahap kedua sebesar Rp120.545.500.
Somasi untuk Memperjelas Kewajiban Para Pihak
Kuasa hukum CV Multi Hasanah, Yunasril Yuzar, S.H., mengatakan somasi menjadi salah satu upaya untuk memperoleh kepastian penyelesaian tagihan tanpa langsung membawa persoalan ke pengadilan.
Somasi tersebut meminta pembayaran dalam tujuh hari kalender sejak surat diterima, dengan tetap mengacu pada ketentuan kontrak terkait jatuh tempo pembayaran.
“Proses pengadilan merupakan upaya hukum yang akan dipertimbangkan sebagai langkah terakhir setelah upaya penyelesaian lainnya ditempuh,” ujar Yunasril.
Ia menyatakan penyelesaian persoalan perlu dilakukan dengan memperhatikan isi perjanjian, bukti pelaksanaan pekerjaan, serta komunikasi antara kedua perusahaan. Pasal 1338 KUHPerdata menjadi salah satu ketentuan yang relevan dalam membahas kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah dan pelaksanaannya dengan iktikad baik.
Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya wanprestasi tetap perlu didasarkan pada keseluruhan dokumen dan fakta yang dapat diverifikasi, termasuk ketentuan penerimaan pekerjaan serta tanggapan dari masing-masing pihak.
Perbedaan Penilaian Perlu Diselesaikan secara Terbuka
Menurut keterangan CV Multi Hasanah, PT Oleno Garment International sebelumnya menyatakan pekerjaan belum selesai dan produk yang dipasang belum sesuai kebutuhan.
CV Multi Hasanah menyebut permintaan demonstrasi produk dengan spesifikasi berbeda disampaikan pada 24 September 2026. Pihak CV Multi Hasanah juga menyatakan telah menghadiri musyawarah pada 15–16 Oktober 2026, memberikan demonstrasi, serta menawarkan alternatif produk dan proposal pekerjaan baru.
Akan tetapi, menurut CV Multi Hasanah, pembahasan tersebut belum menghasilkan penyelesaian atas tagihan dari kontrak awal.
Perbedaan pandangan tersebut memerlukan klarifikasi lebih lanjut, terutama mengenai kesesuaian produk dengan spesifikasi kontrak, status penyelesaian pekerjaan, dan ketentuan pembayaran setelah pemasangan. Pemeriksaan dokumen teknis dan komunikasi kedua perusahaan dapat membantu menemukan titik persoalan secara lebih objektif.
Audiensi DPRD Dipertimbangkan sebagai Jalur Fasilitasi
Adv. H. Yuyun Wahyu Kurnia, S.H., S.E., M.M., M.B.A., C.Md., selaku kuasa hukum CV Multi Hasanah lainnya, mengatakan pihaknya mempertimbangkan audiensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon untuk menyampaikan persoalan tersebut dan mendorong adanya dialog.
“Audiensi ke DPRD Kabupaten Cirebon merupakan langkah pertama dalam upaya penyelesaian persoalan CV Multi Hasanah Teknologi dengan PT Oleno Garment International,” kata Yuyun.
Ia berharap persoalan ini dapat menjadi bahan perhatian terkait pembinaan hubungan usaha, pengembangan kemitraan, dan perlindungan UMKM sesuai kewenangan lembaga terkait.
Selain audiensi, pihak CV Multi Hasanah mempertimbangkan untuk berkomunikasi dengan instansi yang relevan apabila terdapat aspek yang berada dalam lingkup kewenangan masing-masing. Meski demikian, sengketa pembayaran kontrak tidak secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran persaingan usaha ataupun tindak pidana. Setiap dugaan memerlukan dasar fakta dan bukti yang memadai.
Mengedepankan Kepastian dan Hak Jawab
CV Multi Hasanah menyatakan masih membuka ruang penyelesaian melalui musyawarah. Apabila tidak ditemukan kesepakatan, perusahaan mempertimbangkan langkah hukum perdata sesuai isi kontrak dan bukti yang tersedia.
Sampai naskah ini disusun, redaksi belum memperoleh tanggapan langsung dari PT Oleno Garment International mengenai klaim tagihan dan keberatan atas hasil pekerjaan. Redaksi membuka ruang klarifikasi serta hak jawab bagi PT Oleno untuk memastikan pemberitaan mencakup penjelasan dari kedua belah pihak.
Kejelasan dokumen, komunikasi yang terbuka, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kontrak diharapkan dapat menjadi dasar penyelesaian yang adil serta memberikan kepastian bagi kedua perusahaan.
